Mengurut Sejarah Purwakarta

Tempat yang mulai ramai, begitu arti nama Purwakarta.Kabupaten Purwakarta (purwa = permulaan, karta= ramai/hidup) berada di Jawa Barat. Posisinya spesial berada di antara ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota provinsi (Bandung). Hingga pada akhirnya, Purwakarta menjadi wilayah dengan banyak peninggalan bersejarah. Sebuah cerita klasik menyeret indahnya sisa tata kota yang tak lepas dari kolonialisme Belanda dan cerita zaman kependudukan Jepang. Purwakarta lumbung beras dan teh. Pernah dijadikan basis logistik Kerajaan Mataram saat penyerangan VOC ke Batavia pada abad ke-18. Belum habis kekayaannya, buminya kembali dikeruk guna menopang kekuatan dagang Hindia Belanda. Setidaknya, gambaran itu bisa saya ceritakan sesaat melewati jantung kota, melintasi sisa peninggalan stasiun kereta Purwakarta yang dibangun penghujung abad ke-19. Perjalanan saya mulai di sebuah bangunan tua berpendopo di muka bangunannya, bangunan yang disebut-sebut simbol utama Purwakarta. Masyarakat mengenalnya dengan nama Gedung Negara. Saat ini digunakan sebagai kantor bupati. Posisi gedung berhadapan langsung dengan alun-alun yang ditaksir para sejarawan dibangun di masa bersamaan. Arsitektur perpaduan antara nilai Jawa tradisional dan sentuhan Eropa membuat decak kagum sulit dihindarkan. Gedung Negara, termasuk pendopo di bagian depannya, dibangun pada 1831. Sejarahnya, Purwakarta mula-mula merupakan bagian dari Kabupaten Karawang sejak era VOC pada 1630. Purwakarta dijadikan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Karawang baru pada 1831 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 20 Juli. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di sebuah desa bernama Wanayasa, 24 kilometer arah tenggara di kaki Gunung Burangrang. Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak 1968. Buku Sejarah Purwakarta(2008) yang di susun tim penelusuran sejarah Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta, tertulis da lam surat Kabar Hindia Belanda, Javasche Courant, Agustus 1831: "Door den Gou verneur Generaal in Radem is bepaald dat dehoofdplaats de Assistent-residentie Krawang, voortan den naam Poerwakarta"(Gubernur Jenderal telah menetapkan, bahwa ibu kota afdeling/Kabupaten Krawang bernama menjadi Purwakarta). Masa itu nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat mengenal daerah ini dengan nama Sindangkasih, sebuah perkampungan yang saat ini pun masih ada tak jauh dari pusat kota. Dalam sejarah tutur, nama Sindangkasih diambil dari peristiwa pencarian lokasi pemerintahan baru oleh bupati Karawang saat itu, RA Suriawinata, pada 1830. Konon, di tempat inilah, di Sindangkasih, bupati mendapat perlakuan hangat dari pemukim yang telah ada sebelumnya. Dalam bahasa Sunda, sindangberarti mampir, dan kasihyang berarti asih, cinta, dan sayang. Bertamu ke Gedung Negara Entah dipesona atau semacamnya, ada kekuatan besar yang membuat saya ingin jauh memasuki Gedung Negara. Suasana mistis bercampur keagungan mewarnai kantor bupati Karawang sejak abad ke-19 itu. Di halaman gedung, terdapat kereta kencana berbalut kelambu putih transparan. Konon, kereta itu peninggalan bupati pertama. Tak jauh dari kereta kencana, dipasang beberapa foto koleksi gedung negara dari masa ke masa. Bangunan berpilar menandakan sentuhan Eropa. Terasa begitu sangat sakral. Terlebih saat kedatangan saya disambut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Sore ini, saya bukan satu-satunya tamu yang diterimanya. Kata Bupati, saban hari bisa 30 tamu yang diterimanya. Kebetulan, sore itu sa ya ta munya yang terakhir sebelum ia beristirahat. "Sakralitas merupakan kunci menjaga sebuah bangunan tua," ujarnya. Dedi mengibaratkan bangunan Gedung Negara layaknya benda hidup yang masih memiliki kekuatan atau energi para pendahulunya. Layaknya tempat suci, tamunya diwajibkan melepas alas kaki. Bahkan, kalau saja saya lebih dulu menghubunginya sebelum da tang, siapa pun dia, dari manapun mereka, wa jib mengenakan iketkepala. Iketmasih menjadi kekhasan masyarakat adat di tatar sunda. "Sebuah daerah tak akan memiliki kewibawaan jika tak peduli bangunan bersejarahnya," ujarnya menambahkan. Di Pur wakarta, banyak bangunan bersejarah yang dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan ataupun yang secara aset dikelola langsung pemerintah daerah. Menurut dia, kebijakan ini lantaran musuh nyata adalah konsumerisme yang tidak terkontrol. "Bangunan bersejarah harus menjadi kontemplasi masa lalu dan masa kini," ujarnya.